Kasus Kriminalisasi KPK Demonstrasi Tandingan Picu Konflik Horizontal
Minggu, 15 November 2009
Kasus Kriminalisasi KPK
Demonstrasi Tandingan Picu Konflik Horizontal
Minggu, 15 2009 22:37 WIB 116 Dibaca | 0 Komentar 
JAKARTA-MI: Demonstrasi tandingan mendukung Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah yang belakangan marak, berpotensi besar menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.
Karena itu, Presiden SBY harus cepat mengambil keputusan setelah Tim Delapan menyerahkan laporan dan rekomendasi lengkap.
"Keadaan ini adalah kesalahan pemerintah, kenapa membiarkan terlalu lama, sehingga orang sampai tidak percaya kepada proses hukum. Kalau tidak cepat ditindaklanjuti, maka akan terjadi proses pembusukan," ujar tokoh nasional Syafi'i Maarif, di Jakarta, Minggu (15/11).
Ia mengaku tidak yakin, jika demonstrasi mendukung Kepolisian dan Kejaksaan ialah aksi atas dasar inisiatif murni dari masyarakat. Karena gerakan ini tidak serentak dan meluas seperti dukungan terhadap KPK. "Ini demo kepentingan, karena dua institusi (Kepolisian dan Kejaksaan) telah kehilangan muka. Kelompok yang murni harus menunjukkan sikap lebih dewasa, jangan terpancing emosi, apalagi menunjukkan demo yang brutal," tuturnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menambahkan, tidak semua polisi buruk, karena itu para polisi yang baik harus menyadarkan dan mengembalikan wibawa kepolisian.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik UI Maswadi Rauf berpendapat, aksi unjukrasa yang terjadi disebabkan lambatnya Presiden membuat keputusan. Kejadian ini, sambungnya, berpotensi ke tahap konflik massa. Ia mengingatkan Presiden untuk segera membuat keputusan dalam satu atau dua hari mendatang. Presiden, kata dia, harus membuktikan bahwa tidak bersikap ragu-ragu.
"Kalau tidak maka konflik semakin tajam, pertentangan makin melebar. Ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat," ujarnya mengingatkan.
Sedangkan aksi unjukrasa tandingan yang terjadi, menurut dia, tidak semurni demonstrasi dukungan kepada KPK. "Itu bisa dilihat dari jumlah massa, frekuensi, sebaran, dan variasi orang-orang yang ikut demo itu," ujarnya.
Demonstrasi tandingan, kata dia, karena Kepolisian dan Kejaksaan tidak mau tinggal diam atas gelombang protes masyarakat yang menyalahkan dua lembaga tersebut. "Mereka bisa mengerahkan massa, banyak orang-orang yang mau untuk itu," tukasnya. (NJ/OL-7)
Karena itu, Presiden SBY harus cepat mengambil keputusan setelah Tim Delapan menyerahkan laporan dan rekomendasi lengkap.
"Keadaan ini adalah kesalahan pemerintah, kenapa membiarkan terlalu lama, sehingga orang sampai tidak percaya kepada proses hukum. Kalau tidak cepat ditindaklanjuti, maka akan terjadi proses pembusukan," ujar tokoh nasional Syafi'i Maarif, di Jakarta, Minggu (15/11).
Ia mengaku tidak yakin, jika demonstrasi mendukung Kepolisian dan Kejaksaan ialah aksi atas dasar inisiatif murni dari masyarakat. Karena gerakan ini tidak serentak dan meluas seperti dukungan terhadap KPK. "Ini demo kepentingan, karena dua institusi (Kepolisian dan Kejaksaan) telah kehilangan muka. Kelompok yang murni harus menunjukkan sikap lebih dewasa, jangan terpancing emosi, apalagi menunjukkan demo yang brutal," tuturnya.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menambahkan, tidak semua polisi buruk, karena itu para polisi yang baik harus menyadarkan dan mengembalikan wibawa kepolisian.
Dalam kesempatan terpisah, pengamat politik UI Maswadi Rauf berpendapat, aksi unjukrasa yang terjadi disebabkan lambatnya Presiden membuat keputusan. Kejadian ini, sambungnya, berpotensi ke tahap konflik massa. Ia mengingatkan Presiden untuk segera membuat keputusan dalam satu atau dua hari mendatang. Presiden, kata dia, harus membuktikan bahwa tidak bersikap ragu-ragu.
"Kalau tidak maka konflik semakin tajam, pertentangan makin melebar. Ini bisa menimbulkan keresahan di masyarakat," ujarnya mengingatkan.
Sedangkan aksi unjukrasa tandingan yang terjadi, menurut dia, tidak semurni demonstrasi dukungan kepada KPK. "Itu bisa dilihat dari jumlah massa, frekuensi, sebaran, dan variasi orang-orang yang ikut demo itu," ujarnya.
Demonstrasi tandingan, kata dia, karena Kepolisian dan Kejaksaan tidak mau tinggal diam atas gelombang protes masyarakat yang menyalahkan dua lembaga tersebut. "Mereka bisa mengerahkan massa, banyak orang-orang yang mau untuk itu," tukasnya. (NJ/OL-7)
Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo
