Proses hukum memang kudu berlangsung secara khusuk: hakim, dan seluruh judiciary perlu ketenangan untuk menimbang masaalahnya dengan matang.


Tapi masaalahnya di Indonesia polisi dan kejaksaan sudah begitu busuk hingga yang namanya pengadilan itu sudah menjadi lembaga ketidak adilan.

Saya juga dari semula bertanya-tanya, apa tidak ada jalan lain untuk membersihkan polisi dan kejaksaan dari kenistaan, tapi tidak menemukan jawabnya.
Susah, sungguh susah untuk tidak membawa masaalahnya kemuka umum
Susah, sungguh susah untuk tidak "menggelar proses penegakan hukum" ketengah masyarakat.


Namun demikian, pendapat orang ini tetap perlu didengarkan..


ZOOM2009-11-16
KPK vs Polri, Politisasi Hukum?


Oleh : Indriyanto Seno Adji , Guru Besar Fakultas Hukum UI

Polemik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri semakin meluas tanpa arah acuan hukum yang jelas. Dari soal sangkaan pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, pembukaan rekaman di Mahkamah Konstitusi (MK), dengar pendapat Polri dan Kejaksaan di DPR, bahkan pembentukan Tim Pencari Fakta (Tim 8), dan skandal Bank Century, yang kesemuanya memberikan pendapat hukum terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Lebih ekstrem lagi, Tim 8 maupun MK, selaku personal, membuat pendapat hukum tentang lemahnya pembuktian untuk dapat tidaknya kasus ini diajukan ke pengadilan, pencopotan Jaksa Agung dan Kapolri yang ternyata Tim 8 belum bekerja saat itu. Garis ini menimbulkan kesan buruk bagi reformasi hukum di Indonesia.

Politisasi hukum memberikan kesan stigma terhadap kehendak adanya supremacy of law. Padahal, supremasi hukum merupakan arah kehendak semua negara secara universal, tidak terkecuali Indonesia. Makna "reformasi" yang seharusnya memiliki konotasi positif, tetapi bila dan telah digunakan untuk kepentingan tertentu sebagai kedok politik, akan bermakna yang negatif. Demikian pula makna reformasi hukum yang seharusnya diartikan sebagai pembaruan hukum dengan mengedepankan hukum sebagai panglima dan persamaan di hadapan hukum, tanpa kecuali.

Mengingat prinsip mendasar rule of law, suatu supremacy of law, negara hukum dari Dicey adalah demokratis sifatnya, maka pandangan dia selalu menjadi acuan bagi negara hukum yang demokratis seperti Indonesia ini. Ada tiga karakter negara hukum, yaitu (a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mengandung perlakuan sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan, (b) legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuknya, dan (c) penghargaan terhadap suatu due process of law, suatu peradilan bebas, tidak memihak, dan lepas dari pengaruh tekanan kekuasaan dalam bentuk apa pun. Pada kasus Bibit-Chandra, semua prinsip supremasi hukum ini telah ditinggalkan justru dengan memberikan justifikasi adanya pemahaman prinsip keadilan yang menyimpang. Karakter hilangnya prinsip due process of law terurai lebih lanjut.

Pertama, pelaksanaan penegakan hukum yang melibatkan penegak hukum haruslah diartikan sebagai prosedur wajar di hadapan hukum karena prinsip equal before the law berlaku bagi KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung. Apabila rule of law sebagai pijakan primaritas negara, tentunya segala prosedural hukum dalam konteks perkara (pidana) harus lepas dari ikatan atau kepentingan politik. Suatu perkara pidana yang sudah sarat dengan muatan politik akan meninggalkan makna supremasi hukum itu sendiri. Dan inilah yang terjadi pada proses penanganan perkara pidana dugaan penyalahgunaan wewenang (suap, pemerasan) pimpinan KPK.

Proses penyidikan oleh Polri dianggap sebagai rivalitas kelembagaan, padahal kesemua ini memiliki intensitas masalah berbeda . Pengamat hukum (pidana dan nonpidana) dan politik pun memberikan warna argumen hukum yang justru tercipta opini dan stigma penegakan hukum, sehingga membuat kebingungan publik antara eforia dan phobia penegakan hukum menjadi rancu dan bias.

Kedua, terjadinya minimalisasi penghargaan prinsip legalitas. Seharusnya dipahami penegak dan pengamat hukum. Bila ada keraguan terhadap pembuktian dan kurangnya alat bukti, harus ada perasaan besar hati untuk menghentikan penyidikan/penuntutan sesuai prinsip praduga tak bersalah. Namun bila ada keyakinan keutuhan alat bukti harus berpegang prinsip speedy trial ke pengadilan agar tidak melanggar hak-hak asasi Bibit-Chandra. Proses kembali ulangnya berkas adalah parameter redusi terhadap prinsip legalitas hak asasi Bibit-Chandra.


Peradilan Jalanan

Ketiga, dengan berlindung di balik asas keadilan masyarakat, lembaga yudikatif, seperti MK maupun legislatif (DPR), pula ada Tim Pencari Fakta (Tim 8) berlomba-lomba mencari simpati masyarakat dengan menggelar proses penegakan hukum yang menjadi ranah yudikatif. Lebih ekstrem lagi, lembaga yudikatif (MK) maupun Tim 8, layaknya hakim keadilan, mengeluarkan pernyataan dan opini sebelum ada hasil akhir dari mekanisme due process of law. Para pengamat hukum seolah buta hukum dan pengamat politik seolah representasi dan jargon hukum, sehingga jadilah semacam prapenghakiman dengan pembentukan opini sepihak, berpihak dan negatif yang justru menimbulkan kesan obstruction of justice dari lembaga dan tim tersebut. Inilah yang dinamakan street justice (peradilan jalanan) yang tidak edukatif. Seharusnya court justice (peradilan di pengadilan) menjadi legalitas kita semua.

Kepentingan politik mewarnai penegakan hukum secara buruk, yang anehnya justru dilakukan oleh pejabat negara, pengamat hukum, politik dan sosial yang akibatnya menimbulkan kerancuan yang sangat bias bagi masyarakat, sehingga sulit menemukan diferensial antara pendapat dari pengamat serta pejabat yang profesional dan stigma provokator. Pembentukan opini terhadap suatu proses hukum yang berjalan tentunya menimbulkan pandangan hukum yang permisif, seolah KPK sebagai lembaga imunitas dari penegakan hukum dan jauh dari penyelewengan hukum, sebaliknya Polri sebagai lembaga yang lemah dalam penegakan hukum.

Proses yang wajar dari penyidikan seharusnya tidak dilakukan dengan intervensi, baik dalam bentuk pembangunan opini maupun tangan kekuasaan, yang langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi proses hukum. Suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan proses hukum merupakan sub judice rule yang dapat menggoyahkan prinsip penegakan hukum itu sendiri. Lembaga yudikatif, MK, memang atas dasar interest of justice dapat memerintahkan pembukaan rekaman.

Meskipun, menurut saya, isi substansi rekaman tidak berkaitan secara langsung dengan masalah pemberhentian tetap Bibit-Chandra yang dipandang inkonstitusional.

Pula, tidaklah pada tempatnya sosok personal MK memberikan pendapat hukum terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Hal serupa juga dilakukan oleh Tim 8 yang telah memberikan pendapat sebelum bekerja, saat bekerja, dan belum ada finalisasi dalam pemberian rekomendasi kepada Presiden. Presiden tidak memiliki kewenangan diberhentikan atau dilanjutkannya proses hukum yang sedang berjalan, termasuk kasus Bibit-Chandra.

Dari kajian sosio-yuridis, gangguan optimal independensi penegak hukum justru dari kalangan internal kekuasaan maupun pihak yang memiliki vested-interest terselubung. Bahkan gangguan, serangan dan intervensi terhadap institusi penegak hukum dikemas dalam bentuk independensi semu, seperti pembentukan tim independen yang justru menyiratkan adanya usaha yang secara tidak langsung mempengaruhi penegak hukum . Kesemua ini dinamakan sub judice rule, suatu usaha untuk mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan proses hukum, yang tentunya dapat menggoyahkan prinsip keadilan dan penegakan hukum itu sendiri.

Bila dicermati, proses penegakan hukum dalam kasus Bibit-Chandra ini telah dilakukan secara profesional oleh Polri, Kejaksaan dan KPK sebagai integrated institution, namun stigma pembentukan opini yang rancu inilah yang merusak sistem penegakan hukum dengan segala argumentasi yang selayaknya menjadi ranah peradilan. Tanpa kesabaran terhadap proses hukum, pengamat dan pejabat telah menciptakan politisasi hukum, sehingga ucapan Prof Dr Dimyati Hartono, makna politics are to be adopted by the laws, not laws to the politics hanyalah gerakan simbolik dari cadar reformasi hukum di Indonesia.

KPK, Polri, dan Kejaksaan bersatulah. Bangkitlah penegak hukum melawan provokator dan koruptor ! *


---------------

Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo

Tim 8 Optimistis Presiden Perhatikan Rekomendasi Kasus Bibit dan Chandra

Senin, 16 2009 18:02 WIB 61 Dibaca | 0 Komentar

JAKARTA--MI: Anggota Tim Delapan Todung Mulya Lubis optimistis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memperhatikan rekomendasi Tim Delapan karena kasus Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto adalah ujian bagi pemerintah.


"Saya tidak yakin bahwa Presiden tidak akan mempertimbangkan, karena kasus ini mendapat perhatian yang sangat luas di mata internasional dan ini tes buat pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini," kata Todung di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Senin (16/11).


Oleh karena itu, katanya, meski rekomendasi Tim Delapan tidak bersifat mengikat, ia percaya Presiden Yudhoyono akan mempertimbangkan semua usulan Tim Delapan. Apabila pemerintah gagal menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra, menurut Todung, seluruh gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia akan mengalami hambatan.


"Padahal pemberantasan korupsi itu adalah agenda pemerintahan SBY-Boediono. Jadi saya yakin Presiden akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan situasi yang begitu krisis semacam ini," tuturnya.


Sementara itu, anggota Tim Delapan lain, Anies Baswedan, mengatakan Tim Delapan menghargai prinsip-prinsip etis sehingga tidak bersedia membuka kepada publik isi rekomendasi sebelum diserahkan kepada Presiden selaku pemberi mandat.


Setelah itu, lanjutnya, Tim Delapan akan menentukan sikap atas diskresi yang dikeluarkan Presiden setelah menerima rekomendasi tim delapan. Ia juga mengatakan, Tim Delapan masih beranggapan positif bahwa rekomendasi mereka tidak akan diabaikan oleh Presiden. (Ant/OL-01)




---------------

Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo

Kebangkrutan Hukum

Senin, 16 2009 00:01 WIB 3782 Dibaca | 35 Komentar

PILIHAN bangsa ini untuk menjadi negara hukum bukan lahir dari sebuah angan-angan kosong. Negara hukum dipilih karena pengalaman getir sebagai negeri yang dijajah dan lebih dari tiga abad berada dalam lorong gelap ketidakadilan.


Bagi segenap anak bangsa ini, negara hukum lahir karena kerinduan yang amat sangat terhadap terwujudnya keadilan. Itu berarti hukum bukan sekadar alat untuk menciptakan ketertiban, melainkan yang lebih utama adalah untuk menegakkan keadilan.


Sayangnya, jalan menuju tegaknya keadilan melalui hukum di negeri ini kian jauh panggang dari api. Hukum bukan semata dipahami secara prosedural legalistik, melainkan sudah diperdagangkan secara murah-murahan, baik dalam pasar gelap maupun pasar terang. Pembelinya bukan hanya para makelar, melainkan juga mafioso.


Fakta munculnya rekaman antara Anggodo Widjojo dan para penegak hukum yang amat terang-benderang menyusun skenario mengkriminalkan Bibit-Chandra, dua pemimpin nonaktif KPK, adalah bukti hukum yang ditransaksikan itu.


Bukti itu kian kuat ketika mantan Kapolres Jakarta Selatan Wiliardi Wizard mengakui telah diperintah oleh pimpinannya untuk menandatangani berita acara pemeriksaan yang berisi skenario menjerat Antasari Azhar, mantan Ketua KPK.


Penelusuran Tim 8 terhadap dua kasus tersebut kian mengukuhkan pendapat publik bahwa hukum sedang menuju kebangkrutan di negeri ini. Sebuah kebangkrutan yang disebabkan oleh permainan lincah para cukong dan tunduk dan takluknya penegak hukum oleh uang.

Hukum di negeri ini memang hanya indah di dalam kitab undang-undang, tapi busuk dalam kenyataan. Puncak kebusukan hukum itu terjadi sekarang ini dengan diperdengarkannya rekaman telepon Anggodo di MK dan pengakuan Wiliardi Wizard di pengadilan.


Akibatnya, citra negeri ini memburuk di mata internasional. Sebuah kampanye yang jelek, amat jelek, yang bisa menghancurkan minat investor untuk menanamkan modalnya di negeri ini. Sebab yang terjadi di negeri ini bukan hanya tak ada kepastian hukum, melainkan juga kehancuran hukum.


Di dalam negeri, berangsur-angsur kepercayaan publik terhadap Presiden pun kian tergerus karena sikapnya yang dinilai tidak tegas. Semakin berlarut-larut kebangkrutan hukum ini dibiarkan, semakin mahal pula harga yang harus kita bayar. Karena itu, berulang-ulang melalui forum ini kita menggarisbawahi agar Presiden segera bertindak membersihkan rumah penegak hukum dari sarang penyamun.


Dengan kekuatan dan legitimasi yang dimilikinya, ditambah amunisi rekomendasi Tim 8, Presiden harus melakukan penyelamatan agar kebangkrutan hukum segera teratasi.


---------------

Jusfiq Hadjar gelar Sutan Maradjo Lelo

HEBOH kasus Bibit dan Chandra, yang oleh publik dianggap pantas disebut sebagai skandal, sedang mengganggu pikiran, nurani, dan akal sehat. Apa yang berkecamuk dalam pikiran publik tentang keadilan, kebenaran, dan nurani, bertolak belakang dengan apa yang dengan gigih dipertontonkan oleh konstruksi berpikir hukum para pejabat negara.

Tim Mabes Polri Cari Yulianto ke Surabaya

Surabaya, 7 November 2009 16:56
Tim Mabes Polri dikirimkan ke Surabaya guna mencari Yulianto dan Latif, yang disebut-sebut Ary Muladi --saksi dalam kasus rekaman KPK-Polri.

"Kasus itu ditangani Polri, karena itu tim Mabes Polri yang turun ke Surabaya, kami hanya membantu," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Pudji Astuti di Surabaya, Sabtu (7/11).

Ia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan keterangan Ary Muladi di hadapan tim delapan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta (7/11).

"Kami sendiri tidak tahu informasi soal itu, sebaiknya tanyakan Mabes Polri saja," kata Pudji Astuti, tanpa menyebut waktu tim Mabes Polri turun ke Surabaya.

Dalam keterangannya di depan tim delapan itu, Ary Muladi mengaku, tidak mengenal dan tidak menyerahkan uang dari Anggodo secara langsung kepada Deputi Penindakan KPK, Ade Raharja.

"Ada rayuan berkali-kali (dari penyidik Direktorat III Mabes Polri), jadi kalau saya kembali ke BAP pertama (menyerahkan uang secara langsung ke Ade Rahardja), saya akan dibebaskan," katanya.

Menurut Ary, uang sebesar Rp5,1 miliar dari Anggodo Widjojo diserahkan kepada Yulianto yang dikenalnya di Surabaya (alamatnya Dharmahusada Indah, Surabaya).

"Sosok Yulianto itu benar-benar ada, dia bertubuh atletis dengan alis mata lurus agak naik ke atas," katanya, seraya membantah bila menyerahkan uang langsung ke Ade Rahardja. [TMA, Ant]

URL: http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=131902