Public Services Watch

Departemen Agama kembali akan memberikan beasiswa kepada para guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang ingin melanjutkan kuliah S-2. Pendaftaran dibuka mulai Senin (13/4) kemarin sampai Kamis 30 April 2009 mendatang. Program ini diperuntukkan untuk 1.200 orang baik guru maupun tenaga teknis di bidang pendidikan.

Selengkapnya:
http://www.depag.go.id/file/dokumen/SYARATSYARATBEASISWAS2.pdf
atau
http://depag-diy.net/show.php?mode=news&id=28
atau
http://www.depag-diy.net/images/BEASISWA%20S2.pdf

Wawan Gunawan lesu jika diingatkan soal tagihan yang belum dibayar itu. “Terus terang saya stres,” kata pengusaha pembuatan kaus di Jalan Surapati, Bandung, itu kemarin. Bagaimana tidak. Piutangnya kepada 10 pengurus partai politik mencapai Rp 1 miliar. Satu parpol saja ada yang berutang Rp 570 juta.

Masalah utang-piutang itu berawal dari pemesanan kaus untuk kampanye. Wawan diminta membuat 1.000 hingga 200 ribu kaus dari belasan partai politik. Uang muka ia tetapkan 50 persen. Namun, sisa pembayaran tak kunjung datang meski kaus sudah dibuat. Seretnya pelunasan membuat Wawan mengancam akan membawa kasusnya ke polisi jika sampai tenggat tetap belum dibayar.

Wawan hanya satu dari tiga pengusaha sentra kaus dan spanduk di Jalan Surapati, Kota Bandung, yang bernasib apes selama putaran pemilihan legislatif tahun ini. Menurut Ketua Koperasi Perajin Sentra Kaus dan Spanduk Jalan Suci, Bandung, Marnawie Munamah, total kerugian ketiga pengusaha anggotanya itu mencapai Rp 5 miliar.

Tagihan yang macet dialami pula sejumlah koran lokal yang terbit di Banten. Mereka kesulitan menagih uang pembayaran iklan pemilu yang dipasang calon anggota legislatif. Jumlah tunggakan mencapai ratusan juta rupiah. Menurut anggota staf pemasaran Radar Banten, Eka Setialaksmana, di korannya ada puluhan calon legislator yang belum melunasi tagihan iklan. “Besarnya Rp 5 juta sampai Rp 75 juta per calon,” katanya. Meski begitu, dia menolak menyebutkan siapa calon legislator yang belum membayar karena khawatir mereka malu dan malahan tidak membayar.

Eka menyebutkan, para calon yang berutang itu umumnya berasal dari partai politik besar. Sudah berulang kali ditagih, mereka hanya berjanji akan membayar.

Hal senada dikeluhkan Fikri Hilman dari bagian iklan harian Banten Raya Post. “Puluhan juta yang belum dibayar,” katanya. Dia khawatir tagihan itu tidak dibayar, karena tidak semua calon anggota legislatif itu terpilih dalam pemilu 9 April lalu.

Di Semarang, lain lagi kasusnya. Banyak calon legislator yang terlibat utang kepada perusahaan penyewaan mobil. “Saya sendiri tidak tahu, kenapa seusai pemilu duit mereka sulit keluar,” kata Agus Mansyur, pemilik Safira Rent Car, Semarang.

Tunggakan para calon legislator itu, menurut Agus, nilainya dari Rp 5 juta sampai Rp 16 juta. Biasanya mereka menyewa mobil secara bulanan selama masa kampanye. Duh, belum jadi anggota legislatif saja sudah menyusahkan rakyat.

ANWAR SISWADI | MABSUTI IBNU | ROFFIUDIN
dikirim oleh: reportermilist@gmail.com

Here's what we're offering for this week:

Licensed Physicians in America

788,657 in total * 17,835 emails

Featuring the most complete contact information in many different areas of medicine

16 different sortable fields

American Pharmaceutical Company Listing
47,000 names and emails of the major positions

American Hospitals
complete contact information for CEO's, CFO's, Directors and more - over 23,000 listings in total for more than 7,000 hospitals in the USA

US Dentist Contact List
Virtually every dentist in America with full contact details

Chiropractors in the USA
Complete data for all chiropractors in America (a $250 value)

This week's special price =
$398 for all lists above

send email to: Shelly@medlistsources.com

above expires on April 18

Send email to stopping@medlistsources.com to ensure no further communication

Pemilu 2009 mungkin adalah sejarah pemilu paling memuakkan sepanjang pengalaman saya memiliki hak pilih.

Berikut adalah beberapa fakta yang bisa saya catat:

• DPT yang amburadul bisa dikatakan merata diseluruh bumi nusantara.
• Anak SMP yang memiliki kartu hak pilih.
• Seorang mentri yang tidak mendapatkan kartu hak pilih
  
• Kertas suara tertukar antar daerah
• Kertas suara yang terlalu besar sehingga merepotkan pada waktu memilih, terutama bagi kaum manula.
• KPU, Pemerintah dan Presiden yang cuek terhadap kondisi tersebut karena perolehan suara sudah diatas angin.
• System contreng yang tidak disosialisasikan dengan baik, alhasil membingungkan banyak pemilih dan rawan manipulasi, wong tinggal contreng.

Yah mungkin masih banyak lagi fakta-fakta menyedihkan di sekitar penyelenggaraan Pemilu 2009.

Dan hasil Pemilu 2009 ternyata tak kalah menarik;

1. Caleg SK di Dapil I Kabupaten Sumbawa menarik kembali bantuan sebuah mesin genset yang di sumbangkannya ke mesjid. Selain itu, ia juga menarik bantuan dana sebesar Rp 1 juta yang disumbangkannya ke dua mushallah.

2. Caleg AH di Dapil I Kabupaten Sumbawa, sebelumnya ia menyumbang 100 buah kursi plastik dan 25 zak semen ke sebuah MTS di Kecamatan Labangka, Namun karena kecewa tidak meraih suara yang diharapkan, AH menarik kembali kursi dan semen tersebut.

3. Oknum caleg di Kota Sumbawa Besar yang tidak disebut nama dan parpolnya, meminta kembali uang sebesar Rp 20 ribu per orang yang diberikan dengan target 50 hingga 60 suara. Namun di pemilu, perolehan yang ada hanya ada saksi dan keluarga tim sukses.

4. Caleg nomor urut 9 dari Partai Golkar dari Kota Bogor,Yuniar, melalui tim suksesnya berinisial SB, menarik kembali ratusan buku tabungan masing-masing senilai Rp50.000 bertuliskan Karya Nyata Sejahtera yang dibagikan saat kampanye di Kampung Muara, RW 11/14, Kelurahan Pasirjaya,Kecamatan Bogor Barat.Namun saat hasil suara dihitung, dari jumlah DPT yang jumlahnya sekitar 900 suara,nama Yuniar hanya memperoleh di bawah 10 suara di RW 11 dan 14.

5. Caleg Partai Golkar dari Daerah Pemilihan I Dumai Timur Aswin memalui tim suksesnya mencabut kembali lima tiang listrik yang telah dipasang untuk menyalurkan listrik kewarga setempat.

6. Caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Banjar, Jawa Barat, Srihayati, 23, ditemukan tewas gantung diri sekitar pukul 07.30 WIB Selasa (14/4).Ibu muda yang mencalonkan diri untuk daerah pemilihan (dapil) I Kota Banjar dengan nomor urut 8 itu ditemukan tewas di sebuah saung bambu di Dusun Limusnunggal RT01/01, Desa Bangunjaya,Kecamata n Langkaplancar, Kabupaten Ciamis.

7. Seorang calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Pahala Sianipar ditemukan tewas di kediamannya, Senin (19/04) malam. Ia tewas bunuh diri akibat menenggak obat pembasmi serangga di dalam kamarnya. Di kediamannya Jalan Pintu Air, Kecamatan Medan Kota.

8. Tim Sukses (TS) Caleg pun bisa stres bahkan mengakhiri hidupnya. Itu dibuktikan Muhammad Iqbal (28), TS seorang Caleg yang kalah. Lelaki yang menetap di Jalan Eka Surya, Gang Pribadi, Kelurahan Gedung Johor, Medan Johor ini nekat gantung diri di kediamannya, Jumat (10/4). Iqbal adalah TS seorang Caleg untuk DPRD Medan. Sejak dua bulan lalu dia aktif menjadi TS Caleg sebuah Parpol. Karena kesibukan sebelum dan saat kampanye. Lelaki dengan pekerjaan serabutan ini dikabarkan sering tak pulang ke rumah untuk ngurus kemenangan Caleg jagoannya. Karena itu, dia acap bertengkar dengan istrinya.

9. Lazuardi, seorang caleg DPRD Kota Pontianak, Kalimantan Barat, meninggal Senin (13/4) malam lalu. Ia meninggal beberapa jam setelah mengikuti penghitungan suara pemilu. Diduga caleg dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini meninggal karena terlalu lelah dan stres mengikuti rangkaian proses pemilu. Ditambah perolehan suara tak cukup untuk menjadikannya legislator.

10. Sri Sumini, caleg dari Partai Demokrat di Solo, Jawa Tengah, meninggal akibat serangan jantung dan lever pada hari Minggu (12/4). Menurut keluarga, sejak masa kampanye hingga usai pencontrengan sang caleg lebih pendiam dan terkesan menyimpan beban pikiran.

11. Di Cirebon, sebanyak 15 orang caleg mengalami depresi dan memilih melakukan pengobatan spiritual untuk menyembuhkan depresi kepada Ustaz Ujang Bustomi di Desa Sinarancang, Mundu, Cirebon.

12. Seorang calon legislator daerah pemilihan Tangerang, di perumahan elit Alam Sutera Kunciran, stres dan marah-marah karena kalah dalam pemilu legislatif 9 April lalu.Sekitar pukul 17.00 WIB (9/4) saat penghitungan suara dilakukan, seorang pria (40) yang merupakan caleg dari partai tertentu, terlihat frustasi saat mengatahui kalah dalam perolehan suara. Dia merangkak di pinggir jalan dengan membawa-bawa cangkir sambil meminta-minta uang kepada orang yang berlalu lalang, katanya kembalikan uang saya, kata caleg itu.

13. Salah seorang caleg Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dari Bulukumba; Andi Langade Karaeng Mappangille Minggu (12/4) bersama tim suksesnya nekat melakukan penutupan jalan sepanjang 3 km. Tindakan tersebut diduga akibat perolehan suaranya yang tidak mencukupi menjadi caleg terpilih.

14. Di Ternate, Maluku Utara, seorang caleg berinisial HT meminta kembali televisi yang sudah disumbangkan ke warga. Ini dilakukan karena perolehan suara sang caleg sangat rendah. Kejadian ini terjadi di RT 02 Kelurahan Falawaja II, Kota Ternate Selatan.

15. Seorang caleg di Cirebon, Jawa Barat, kini sering melamun dan mengurung diri. Nasib ini menimpa Iwan Setiawan, caleg Partai Patriot asal Kabupaten Kuningan. Apa yang dialami Iwan ini bisa jadi hanya satu dari banyak kasus yang bakal terjadi. Setelah mengetahui hasil penghitungan suara tidak sesuai harapan, pria berusia 29 tahun ini mendadak menjadi pendiam dan sering mengurung diri di kamar. Keluarganya menduga, perilaku Iwan Setiawan terjadi karena kekalahannya dalam pemilu 9 April lalu. Iwan Setiawan memang telah menghabiskan uang yang banyak untuk kampanye. Setidaknya Rp 300 juta ludes dibuyurkan.

16. Ni Putu Lilik Heliawati (45), caleg nomor tiga Partai Hanura untuk DPRD Buleleng, meninggal dunia secara mendadak di rumahnya Desa Bengkel, Busungbiu, Kabupaten Buleleng.Musibah terjadi Kamis (9/4) malam sekitar pukul 23.30 Wita itu. Heliawati diduga meninggal akibat serangan jantung setelah menerima telepon dari tim suksesnya bahwa perolehan suara yang bersangkutan tidak memenuhi harapan.

17. Caleg nomor urut 15 Daerah Pemilihan (Dapil) berinisial S Sirimau untuk DPRD Kota Ambon, hendak menarik kembali karpet yang telah disumbangkan kepada ibu-ibu pengajian setempat.

18. Caleg DPRD Kulon Progo menarik kembali sejumlah hadiah dan sumbangan yang pernah ia berikan kepada warga Desa Karangsari, Pengasih, Kulon Progo. Caleg yang menarik kembali sumbangan kampanyenya itu, S, caleg perempuan.Saat masa kampanye, S cukup sering memberikan sumbangan dan hadiah kepada warga. Di Dusun Kamal, Karangsari, misalnya, ia memberikan 14 zak semen untuk pembuatan jalan konblok. Menurut warga, S juga memberikan bantuan alat musik drumband dan uang tunai Rp 2,5 juta.

19. Di Kalimantan Tengah muncul dua caleg dan tiga simpatisan partai yang mengalami tekanan psikis. Dua dari lima orang itu mengalami gangguan jiwa ringan atau stres, seorang gangguan jiwa sedang atau depresi. Dua lainnya mengalami gangguan jiwa berat: terus mengoceh, murung, serta tak mau makan serta Minum. Kelimanya kini dirawat di Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Kalawa Atei, Kalteng.

20. Dahlan, caleg DPRD Bulukumba dari Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Caleg nomor urut tiga yang bertarung di Dapil I Kecamatan Herlang, Bonto Tiro dan Kajang ini, melakukan aksi penyegelan gedung SDN 225 Kajang-Kajang, Desa Borong, Kecamatan Herlang.Dahlan mulai menyegel sekolah ini sejak Sabtu (11/4) malam lalu dengan cara mengikat pintu gerbang sekolah menggunakan tali. Ia menyatakan, lahan yang ditempati gedung sekolah itu adalah miliknya.

21. Caleg EP dari partai RepublikaN menggusur 42 KK dari lahan tempat mereka tinggal di kawasan Daeo, desa Gura, kecamatan Tobelo, kabupaten Halmahera Utara (Halut). Tergusurnya warga itu dikarenakan ada pengusiran dari pemilik lahan yang beralasan bahwa tempat tinggal warga "menumpang" itu akan dibangun tempat usaha. EP yang merupakan caleg dari partai RepublikaN tak memperoleh satupun suara dari TPS para warga berdomisili, yang menjadi pemicu dari penggusuran tersebut.

22. Tim sukses salah satu caleg dari partai Golkar di Dapil I Ternate (Ternate Selatan-Moti) yang menarik televisi yang diberikan di pangkalan ojek Falajawa II, Kelurahan Kayu Merah, termasuk merusak pangkalan tersebut hanya beberapa jam setelah penghitungan suara berakhir.

23. Tim sukses Caleg berinisial MG di Kelurahan Jati Ternate melakukanpenarikan televisi dan bantuan semen. Hal ini dilakukan karena suara yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan

Ada yang menyusul?

Saya tidak tahu jumlah mereka. Mungkin puluhan atau ratusan ribu atau bahkan jutaan. Mereka pemegang kartu tanda penduduk dan terdaftar sebagai penduduk. Namun mereka kehilangan hak pilih karena nama mereka tak tertera dalam daftar pemilih tetap.

Sebagian dari mereka datang ke tempat pemungutan suara pada 9 April lalu sambil membawa bukti-bukti identitas kependudukan. Tetapi aturan melarang mereka menggunakan hak pilih mereka. Halangan administrasi merenggut hak-hak politik mereka. Mereka terabaikan. Ditengah sukacita para calon pemenang dan kesibukan partai-partai menyusun koalisi menuju pemilu presiden, Juli mendatang, tempat mereka makin tergeser dari berita pokok media masa.

Empat Salah Kaprah
Pencederaan hak-hak para pemilih itu adalah dosa besar Pemilu 2009 yang tak sekedar layak diratapi. Celakanya, sejumlah salah kaprah kita temukan dalam perbincangan tentang kisruh DPT.

Pertama, kisruh DPT lebih banyak dipahami sebagai bencana administrasi.
Ini jelas salah besar! Kisruh ini bukanlah bencana administrasi, melainkan pelecehan atas hak politik rakyat!
Mereka memahaminya sebagai sekedar perkara administratif tak paham bahwa bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis adalah terpenuhinya hak-hak politik para pemilih. Tanpa ini pemilu cedera berat.
Adalah salah besar menjadikan hal ihwal administratif (tak tercatat dalam DPT) sebagai alasan untuk membunuh hak pilih seseorang. Semestinya administrasi harus tunduk, tersubordinasi, dibuat lentur, menyesuaikan diri untuk memenuhi hak-hak pemilih. Setiap orang yang punya bukti sah kependudukan semestinya beroleh kesempatan menunaikan hak pilihnya.

Kedua, kisruh DPT dipahami sebagai muasal persoalan.
Sejatinya kisruh ini adalah konsekuensi logis dari kekacauan administrasi kependudukan kita. Itu bukanlah sebab, melainkan akibat.
Tak satupun dari emapat presiden pada era rformasi yang berhasil menata administrasi kependudukan secara layak. Alhasil, tiga pemilu legislatif (1999, 2004, 2009), satu pemilu presiden (2004), dan lebih dari 450 pemilihan kepala daerah selama satu dasawarsa terakhir dicederai rendahnya kredibilitas data pemilih. Dicederainya hak pilih ratusan ribu -bhakan jutaan- calon pemilih dalam pemilu pada 9 April lalu adalah puncak dari kisruh permanen berulang-ulang itu.
Sejak awal reformasi sudah kerap kita dengar beragam rencana pembenahan administrasi kependudukan. Kita juga pernah mendengar rencana komputerisasi data kependudukan dan pemberlakuan nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk. Nyatanya dalam perkara ini kita tak beranjak maju.

Ketiga, kisruh DPT dipahami sebagai buah kekeliruan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Tentu saja KPU punya andil memfasilitasi tak terkelolanya kisruh itu. Namun KPU bukan biang keladi sendirian. Mentri Dalam Negri (yang membawahkan otoritas pendataan dan administrasi kependudukan) dan Presiden (sebagai penanggung jawab tertinggi pengelolaan administrasi pemerintahan) adalah pihak-pihak yang selayaknya ikut bertanggung jawab.
Maka saya sungguh menyesalkan bahwa sampai dengan saat ini belum terdengar sepotong pun permohonan maaf dari KPU, Mendagri, maupun Presiden kepada setiap orang yang hak-hak politiknya dilucuti. KPU terkesan lebih senang membela diri, Mendagri alpa bahwa ia ikut bertanggungjawab, dan Presiden lebih sibuk menyiapkan jalan terlapang menuju termin kedua pemerintahannya.

Keempat, banyak partai politik berasumsi bahwa kisruh DPT menyebabkan mereka kalah.
Padahal sungguh sulit mengaitkan serta merta kisruh itu dengan perolehan suara setiap partai. Tak ada satu teoripun yang bisa membuktikan bahwa kisruh ini menguntungkan secara konsisten partai tertentu dan merugikan partai lain. Kisruh ini pun akhirnya hanya sekedar topeng pemanis untuk menyembunyikan ketidaksiapan sebagai partai untuk kalah.

Dua Perkembangan
Dari balik kisruh DPT, mencuat dua kemungkinan perkembangan perlawanan warga negara atau kemarahan partai-partai.

Para calon pemilih yang hak politiknya dicederai punya alasan kuat untuk melakukan aksi kolektif menuntut pertanggung-jawaban para pejabat publik terkait. Mereka berhak memperkarakan pelecehan hak-hak politik mereka melalui jalur hukum secara elegan, tanpa kekerasan, dengan melintasi sekat partai atau pilihan politik. Demokrasi harus memberikan jalan lapang bagi perlawanan semacam ini.

Tetapi kita layak cemas. Yang lebih mengemuka justru kemarahan partai-partai. Kisruh DPT boleh jadi hanya dijadikan instrumen politik oleh partai-partai untuk memperkarakan hasil pemilu. Menolak hasil pemilu tentu boleh-boleh saja, tetapi adalah kanak-kanak menjadikan kisruh DPT sebagai alasan pembenar sebuah kemarahanmembabi buta. Adalah tidak bertanggung-jawab menyamarkan ketidak siapan kalah dibalik isu pelecehan hak-hak politik rakyat.

Memanjakan kemarahan partai-partai sambil keluar dari konteks persoalan sesungguhnya hanya akan memperbesar dosa kita dalam Pemilu 2009. Padahal alih-alih menambah dosa, semestinya saatnya sekarang kita bertobat, yakni dengan segera membenahi data kependudukan untuk pemilu presiden besok.


Eep Saefulloh Fatah
Pemerhati Politik dari Universitas Indonesia
(Sumber: Kompas, Selasa, 14 April 2009)